Bappenas Tingkatkan Kolaborasi Lewat Rapat RIPP Papua

by Redaksi

Pemerintah Pusat bersama para pemangku kepentingan menyelenggarakan Rapat Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) Papua, Senin 17 Januari 2021.

Rapat penyusunan RIPPP di Jayapura melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan di
daerah. Rapat juga melibatkan para pengambil kebijakan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, swasta, mitra pembangunan maupun para tokoh.

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi selaku Ketua Sekretariat Desk Papua Bappenas menyampaikan rapat intensif penyusunan RIPPP ini dimaksudkan untuk menggali berbagai masukan terkait arah pembangunan di Provinsi Papua, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) 20 tahun ke depan.

“Rapat ini merumuskan visi, misi, dan prinsip tata kelola Otsus yang diperlukan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan guna percepatan pembangunan Papua dalam rangka pelaksanaan Otsus yang lebih baik,” kata Oktorialdi, Senin 17 Januari 2022.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua adalah amanat Presiden RI Joko Widodo. “Presiden menekankan pentingnya semangat, paradigma, cara kerja, dan desain baru dalam pembangunan Papua, sehingga diharapkan dapat  menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua,” tutur Oktorialdi.

Dalam sesi pleno,  Oktorialdi menjelaskan rancangan visi dan misi pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Dokumen RIPPP yang tengah disusun mencantumkan “Papua yang  Mandiri, Adil, dan Sejahtera” sebagai visi pembangunan yang hendak dicapai Papua di tahun  2041.

Sementara itu Kepala Bappeda Papua, Yohanes Walilo berharap rapat RIPPP menjadi perubahan Papua 20 tahun ke depan yang hasilnya benar – benar berbeda dengan 20 tahun yang lalu.

“Jadi kalau bicara percepatan harus betul ada perubahan, kalau tidak ada itu sama saja. Maka itu saya berharap Bappenas, Kemendagri membantu Papua menyusun rencana induk agar menjadi dasar kebutuhan orang Papua dan benar-benar dilaksanakan selama 20 tahun,” tutupnya. ***(Qadri Pratiwi)

Artikel Terkait

Leave a Comment