Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah mencabut 2.078 izin perusahaan penambangan mineral dan batu bara (Minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan.
Category:
Hukum
- EkonomiHukumSosial Budaya
Keputusan Pemerintah Menaikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Peningkatan Kualitas SDM
by Redaksiby RedaksiJakarta — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2022 dengan kenaikan rata-rata 12 persen. Kebijakan…
Aktivis himpunan mahasiswa Islam cabang Ciputat Hamri Nur Saldi Dg Mallega berharap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan.
- HukumPolitik
Presidential Threshold Sudah Cukup Memenuhi Pertimbangan Rasio Politik
by Redaksiby RedaksiJAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin berpandangan, ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum…
- HukumPolitik
Presidential Threshold Tidak Berarti Mengamputasi dan Mengeliminasi Tugas Partai Politik
by Redaksiby RedaksiJakarta — Sejumlah partai politik kembali memunculkan wacana ingin menghapuskan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold menjadi nol persen. Ternyata, pro dan…
- EkonomiHukumKedaulatan Negara
Eksplorasi Migas Blok Natuna Masih di Wilayah ZEE Indonesia
by Redaksiby RedaksiJakarta — SKK Migas memastikan proses kegiatan migas di wilayah perairan Natuna yang dikerjakan oleh perusahaan asal Inggris, Premier Oil, masih berjalan normal.…
Presiden Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan terkait Omnibus Law UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK memerintahkan adanya perbaikan dalam UU Cipta Kerja tersebut.
- HukumPolitikSosial Budaya
Pemerintah Komitmen Penegakan Hukum Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
by Redaksiby RedaksiJakarta — Setelah memutuskan untuk meniadakan cuti bersama pada hari natal tahun 2021 dan libur tahun baru 2022. Pemerintah mulai mempersiapkan kebijakan lainnya…
Newer Posts
