Hingga saat ini, Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua masih aktif membuat kekacauan hingga menciptakan ancaman bagi masyarakat sipil. Masyarakat pun mendukung tindakan tegas aparat keamanan yang selama ini menggencarkan penindakan tegas terhadap KST Papua.

KST Papua semakin hari semakin terpojok terindikasi dari semakin seringnya aparat keamanan menindak tegas kelompok tersebut. Terbaru, Aparat Gabungan bersama dengan Satgas Damai Cartenz menembak 5 anggota KST di Pegunungan Bintang Papua. Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani yang mengatakan bahwa penindakan terhadap KST Papua dilaksanakan pada 30 September 2023 lalu.

Dirinya melanjutkan bahwa aparat keamanan juga berhasil menyita 3 Senpi sebagai barang bukti.Tindakan tegas terukur kepada KST papua tersebut diperlukan karena selama ini gerombolan separatis sering membuat kerusuhan di daerah Oksibil, Pegunungan Bintang. Lebih lanjut, Faizal pun memastikan bahwa situasi di Pegunungan Bintang dapat dikendalikan dengan baik oleh aparat keamanan maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh langkah pemerintah melalui TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap gerakan separatis KST Papua.

Selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya. Dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

Status siaga tempur diterapkan untuk menekan aksi KST Papua agar tidak semakin meresahkan masyarakat di Papua. Masyarakat Papua tidak perlu khawatir terhadap status siaga tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil.

Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan KST Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris. Karena telah banyak merugikan berbagai pihak dan melakukan teror serta kekerasan hingga mengakibatkan korban jiwa.

Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan KST Papua, upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua.

Sementara itu, Tokoh Adat Papua, Herman Albert Yoku mengatakan pihaknya mengecam tindakan KST Papua di sejumlah wilayah Papua akhir-akhir ini. KST Papua banyak melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuh masyarakat sipil dengan dalil memperjuangkan Kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua menginginkan Merdeka. Herman menambahkan bahwa hanya sebagian kecil orang dengan kepentingan pribadi menggunakan simbol Papua Merdeka sebagai alat untuk melawan pemerintah.

Masyarakat Papua diharapkan tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh KST Papua selama ini. Mereka (KST) adalah pembohong, karena perjuangan mereka hingga saat ini tidak ada hasilnya dan hanya membuang-buang waktu serta energi.

Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin mengatakan sejauh ini pemerintah telah melakukan dua pendekatan dalam menangani konflik di Papua. Pertama, pendekatan kesejahteraan agar memberikan afirmasi kepada warga Papua bahwa pemerintah hadir. Melalui pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat Papua melalui daerah otonomi baru dengan provinsi-provinsi yang dikembangkan.

Kemudian pendekatan keamanan yang komperhensif. Dalam pendekatan ini, pemerintah berupaya untuk menekan jatuhnya korban baik dari sisi aparat keamanan dan warga sipil. Pendekatan keamanan dilakukan untuk menekan ruang gerak KST Papua sehingga mencegah terjadinya kekerasan dan aksi teror yang dapat merugikan masyarakat.

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara KST Papua dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah untuk melakukan upaya khusus dalam penanganannya. Untuk itu, dalam menghadapi KST Papua, pemerintah menyiapkan langkah strategis dengan harapan persoalan KST Papua dapat ditangani dengan baik.

Selain itu, pemerintah juga aktif mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok masyarakat Papua untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dialog ini menjadi platform penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat Papua.

Keberadaan KST Papua menjadi teror yang menakutkan bagi masyarakat Papua. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa layaknya warga pada umumnya. Setiap saat mereka harus waspada terhadap kemunculan KST Papua yang bisa saja menyandera ataupun membakar rumahnya.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengatasi konflik KST Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan. Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka dapat tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tidak lagi harus berhadapan dengan KST Papua ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. (*)

Artikel Terkait

Leave a Comment