Jeffrey Bomanak dalam Sebuah Wawancara

Fakta Sejarah bahwa Komando Trikora bukan Merupakan Aneksasi Indonesia ke Papua

by Redaksi
Jeffrey Bomanak dalam Sebuah Wawancara

nusaraya.online – Seperti tak pernah berevaluasi diri berkaitan dengan sejumlah narasi yang kerap bertindak secara subjektif memandang posisi Papua dalam bingkai Indonesia. Tokoh TPNPB OPM, Jeffrey P Bomanak kembali menuliskan narasi kontroversif memanfaatkan unggahan di media sosial Facebook. Dalam tulisan yang berjudul: Fakta Sejarah Kebenaran Bangsa Papua Membuktikan bahwa West Papua bukan Bagian dari Indonesia, dijelaskan bahwa siapapun yang ingin beradu argumentasi secara hukum, politik, dan bahkan militer. Dirinya tetap yakin bahwa Papua bukan bagian dari negara kolonial Indonesia.

Disebutnya bahwa proses pencamplokan 1 Mei 1963 merupakan Aneksasi, walaupun Indonesia dapat mengatakan sebagai integrasi, namun secara jelas bangsa Papua memiliki kekuatan hukum dan bukti sejarah bahwa bangsa Indonesia secara paksa mencaplok bangsa Papua dimana hal tersebut merupakan pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat Papua. Di akhir tulisannya, ia menyerukan bahwa Rakyat Papua harus memproteksi sejarahnya karena kebenaran sejarah adalah kekuatan utama bagi kedaulatan bangsa Papua.

Fakta Sejarah bahwa Komando Trikora bukan Merupakan Aneksasi Indonesia ke Papua

Jika kita melihat ke belakang, berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun dari sejumlah sumber. Dijelaskan bahwa Trikora diumumkan oleh mantan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda saat itu. Dikutip dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 3, Abdurakhman dan Arif Pradono (2019: 132), dijelaskan bahwa Trikora diambil setelah upaya menyelesaikan masalah Irian Barat melalui jalur diplomasi mengalami kegagalan. Pemerintah Indonesia kemudian menempuh jalur konfrontasi militer. Kemudian pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan komando yang disebut Trikora, berisi: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan serta kesatuan tanah air dan bangsa.

Setelah perjuangan panjang dan campur tangan Amerika Serikat, akhirnya Indonesia dan Belanda kembali bertemu untuk menempuh jalur diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Pada akhirnya dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian New York, dimana bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih sebagai tanda dimulainya kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua di bawah pengawasan PBB. Adanya narasi yang menyebut bahwa Papua Barat bukan bentukan Belanda jelas bersifat ahistoris. Pada 1 Mei 1945, Corinus Krey dan Frans Kaisiepo melahirkan nama ‘Irian’ untuk mengganti istilah ‘Papua’ saat berdiskusi di Jayapura. Istilah tersebut menandakan keinginan mereka menjadikan tanah airnya sebagai bagian Indonesia Raya. Dalam sebuah tulisan sejarah juga disebut bahwa Frans juga menjadi utusan Papua untuk Konferensi Malino, dan membawa istilah Irian sebagai nama pulau besar paling timur. Usaha integrasi Papua berlanjut dalam perjanjian-perjanjian kemerdekaan, termasuk Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.  

Namun dari pihak Belanda menganggap bahwa Papua harus mendapatkan status khusus. Menurunya, wilayah Papua di bidang ekonomi tak mempunyai hubungan khusus dengan Indonesia, sehingga harus di luar Republik Indonesia Serikat (RIS) kala itu. Papua juga disebut hanya memiliki hubungan khusus dengan Kerajaan Belanda, yang akan diperintah sesuai piagam PBB. Mereka menganggap, orang asli Papua secara etnis dan ras berbeda pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Pihak Belanda menginginkan Papua Barat sebagai negara tersendiri di bawah naungannya. Secara nasib pun, masyarakat Papua pada masa sebelumnya tak seperti bangsa Indonesia pada umumnya yang mengalami kerja paksa, penyiksaan, dan kematian saat di bawah Belanda. Mereka cenderung menganggap Belanda bukan penjajah, tetapi penyebar agama dan kemanusiaan.

Terdapat banyak perundingan yang dilakukan pasca KMB untuk membahas Papua, namun semuanya mengalami kebuntuan hingga kemudian berakhir pada perjanjian New York yang mengisyaratkan Indonesia untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Peristiwa tersebut menjadi pintu masuk Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Narasi Berulang Jeffrey P Bomanak untuk Pengaruhi Publik Dukung Kemerdekaan Papua

Menjadi pengetahuan bersama bahwa perebutan pengaruh dan kekuasaan di era sekarang ini tak hanya mengandalkan fisik dengan angkat senjata semata. Namun, lebih dari itu, permainan pengaruh dan cipta opini juga ‘digarap’ oleh TPNPB OPM melalui sejumlah skema dan narasi. Sejumlah tulisan provokatif yang salah satunya dilakukan oleh Jeffrey P Bomanak merupakan upaya secara massif untuk mempengaruhi opini masyarakat Papua agar ikut memperjuangkan pelepasan Papua dari wilayah Indonesia.

Dilihat dari fakta sejarah keberadaan Papua, bahwa perbedaan tersebut merujuk pada tanggal 1 Mei 1963, dimana saat itu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) resmi menyerahkan wilayah Irian Barat (sekarang Papua) yang sebelumnya dikuasai Belanda kepada pemerintah Indonesia, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di bumi Cendrawasih. Secara internasional, dunia mengakui secara sah Papua bagian dari NKRI setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969.

Namun di sisi lain, terdapat sejumlah kelompok di Papua yang mencoba mengingkari sejarah. Serangkaian upaya dinarasikan secara negatif dan cacat perihal bergabungnya Papua dengan NKRI demi ambisi kelompok tersebut. Tanggal 1 Mei kemudian menjadi isu kontroversial dimana timbul dua versi yang saling bertolak belakang. Bagi sebagian pihak, 1 Mei dimaknai sebagai hari aneksasi negara Indonesia mencaplok Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka.  

Penjelasan Sejumlah Tokoh Berkaitan dengan Posisi Papua Sebagai Bagian dari Indonesia

Tokoh Pejuang Papua Ramses Ohee di Jayapura menegaskan bahwa sejarah masuknya Papua ke NKRI sudah benar. Fakta masyarakat Papua ingin kembali ke Papua tercatat melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Namun jauh sebelum Pepera, keinginan rakyat Papua bergabung dengan Indonesia sudah muncul sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Para pemuda Papua hadir dan berikrar bersama pemuda daerah lainnya saat Sumpah Pemuda. Ayah Ramses, Poreu Ohee menjadi salah satu pemuda Papua yang hadir ketika Sumpah Pemuda. Jika kemudian ada pihak yang memutarbalikkan sejarah dan menyangkal fakta integrasi Papua ke NKRI bisa disebut sebagai kelompok minim sejarah. Ramses meminta masyarakat Papua mensyukuri keberadaan negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkontribusi positif bagi pembangunan Papua. Kemudian, Tokoh integrasi Papua, Yahya Solossa juga mengatakan banyak kemajuan perkembangan pendidikan dan kesehatan sejak integrasi Papua dengan Indonesia. Menurutnya, riak-riak yang meminta Papua merdeka didatangkan orang Papua sendiri. Otonomi khusus (Otsus) yang sudah diberikan pemerintah pusat diibaratkan sebagai kunci rumah. Terserah orang Papua mau membuat apa di rumah sendiri. Kalau orang Papua ikut menyelewengkan, sama saja menghancurkan rumah sendiri.

Pernyataan terbaru juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPN) Pemuda Adat Papua, Yan Cristian Arebo. Menurutnya, 1 Mei adalah Hari Integrasi Papua ke Indonesia dan ini sudah tidak bisa dibantah ataupun diubah lagi karena sudah tertuang dalam Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar (1949) hingga sampai kepada New York Agreement (1962) menjadi titik terang Integrasi Irian Barat masuk ke Indonesia. Soal masih adanya kelompok yang gencar menyuarakan 1 Mei sebagai hari aneksasi atau pencaplokan Papua oleh NKRI, seperti KNPB dan kelompok-kelompok separatis lainnya, hal tersebut karena mereka tidak paham sejarah.

Diimbau kepada kelompok yang berseberangan untuk berhenti membangun ideologi Papua Merdeka dan sadar bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Selain itu, masyarakat Papua juga diminta untuk tidak termakan oleh provokasi atau isu menyesatkan yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, kemerdekaan yang dirasakan saat ini patut disyukuri dan hargai para orang tua pendahulu yang telah mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan sampai sekarang. Masyarakat harus bergandeng tangan untuk melawan paham kelompok yang bertentangan dengan NKRI.

Sejarah dan Masa Lalu jadi Pembelajaran Bersama

Pada akhirnya, terdapat sebuah harapan besar dalam setiap peringatan 1 Mei, dimana sudah seharusnya seluruh pihak menjadi lebih bijak dalam memaknai momentum tersebut karena bagaimanapun 1 Mei akan tetap menjadi tonggak bersejarah yang tak terlupa dan terhapus dari ingatan serta sejarah tanah Papua. Sudah menjadi keharusan bahwa bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah. Masa lalu yang dirasa dan dimaknai dengan kondisi yang tak sebaik saat ini akan menjadi salah satu hambatan dalam hal pencapaian tujuan kemajuan suatu wilayah di masa mendatang. Sudah sepantasnya masa lalu dilihat dari sisi yang berbeda, segala permasalahan yang terjadi sebelumnya hendaknya diselesaikan secara bermartabat. Menjadi pembelajaran bersama bahwa upaya prioritas adalah memajukan Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, sehingga Papua benar-benar menjadi tanah Firdaus yang berisikan masyarakat sejahtera, damai, dan bahagia.  

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Artikel Terkait

Leave a Comment