Manokwari – Pelibatan lembaga gereja dalam membangun Tanah Papua begitu nyata di era Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin. Ini sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan Pemerintah Pusat terhadap peran gereja dan para tokoh agama.

Hal tersebut dikatakan Theofransus Litaay Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), dalam siaran persnya yang diterima innews, di Jakarta, Senin (8/5/2023). “Presiden Jokowi secara teratur melakukan berbagai rapat koordinasi terkait Papua, rajin melakukan pengawasan pembangunan melalui kunjungan ke Papua dan memperbarui berbagai instrumen kebijakan dalam rangka peningkatan pembangunan Papua, dengan kerangka yang meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk gereja,” kata Theo — sapaan akrab Theofransus.

Menurutnya, salah satu pendekatan pembangunan yang diterapkan adalah pelibatan berbagai lembaga keagamaan, adat, dan masyarakat (perempuan dan pemuda) sesuai arahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Otonomi Khusus Papua tahun 2001.

“Pemerintah senantiasa berkonsultasi dengan para pimpinan gereja di Papua, yang berhimpun di dalam organisasi PGGP (Persekutuan Gereja-gereja Papua) dan PGGPB (Persekutuan Gereja-gereja Papua Barat). Hal ini nampak dalam beberapa kebijakan misalnya rapat koordinasi pembangunan yang secara khusus mengagendakan materi usulan gereja.
Dalam pelaksanaan program tol laut di tingkat kabupaten melibatkan gereja lokal membina jemaat sebagai pelaku ekonomi produktif baru memanfaatkan kehadiran tol laut,” terangnya.

Dikatakannya, pada PON XX di Papua, kontingen turut memanfaatkan berbagai fasilitas lembaga pendidikan milik gereja dan meningkatkannya sehingga bisa dimanfaatkan sesudah PON bagi pendidikan.

Melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 yang dilanjutkan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah mengintroduksi pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. “Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan peran langsung Wakil Presiden dalam mengkoordinir pelaksanaan program percepatan pembangunan kesejahteraan di semua provinsi di Papua,” tukasnya.

Secara basis kebijakan, Wakil Presiden berperan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020, kemudian melalui Badan Percepatan Pembangunan Papua dalam Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Theo menambahkan, arahan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan di wilayah Pulau Papua.

“Presiden dan Wapres juga sering melibatkan kementerian teknis ke Papua untuk membahas realisasi program-program kemitraan pemerintah dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua,” tegasnya.

Presiden bahkan meresmikan PYCH (Papua Youth Creative Hub) yang bisa dimanfaatkan bagi kreativitas pemuda gereja di Pulau Papua.

Dijelaskannya, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden juga melakukan sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Rencana aksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.

“Pemerintah juga mendukung terbentuknya pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan gereja di Papua sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan eksekusi program di Papua,” bebernya.

Beberapa program yang mendapat prioritas antara lain program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting.

Artikel Terkait

Leave a Comment