Pada 12 April 2022 di Sekretariat DOB Puncak Trikora, Kab. Jayawijaya, Sekitar 1.000 orang mengikuti dengan antusias sosialisasi pemekaran DOB dalam acara Forum Komunikasi Pemekaran DOB Kabupaten Wilayah Adat Lapago.
Hadir beberapa TIM DOB dalam Forum Komunikasi ini yakni Tim DOB Okikha, Tim DOB Puncak Trikora, Tim DOB Balim Center, Tim DOB Yahukimo Barat, Tim DOB Yahukimo Timur, dan Tim DOB Bogoga. Forum dipimpin oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Pemekaran DOB Kabupaten Wilayah Adat Lapago, Yacob Yogobi.
Forum juga berisi acara pembacaan pernyataan sikap oleh Derbi Kiwo (Sekretaris Tim DOB Lapago / Sekretaris Tim Puncak Trikora) sebagai bentuk persamaan pendapat akan kebijakan pemekaran DOB. Isi pernyataan sikap antara lain :
1) Kami ingin merdeka melalui akses ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur melalui pemekaran wilayah adat Lapago. Jangan ada yang mengganggu keinginan kami untuk mendukung pemekaran wilayah.
2) Kami berjuang untuk DOB selama 20 tahun.
3) Melalui aksi penggalangan dana ini, kami meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengesahkan UU DOB Provinsi Peg. Tengah Papua / Lapago.
4) Selain, pemekaran DOB Provinsi Peg. Tengah Papua, kami juga mengusulkan pemekaran untuk wilayah Kabupaten Okikha, Puncak Trikora, Balim Center, Yahukimo Barat, Yahukimo Timur, dan Bogoga.
5) Perjuangan pemekaran DOB dilakukan atas inisiatif secara swadaya dari masyarakat dan tidak ada bantuan dari Pemerintah Daerah, oleh sebab itu Pemerintah Pusat tidak perlu khawatir, karena ini murni aspirasi dari masyarakat.
6) Kami masyarakat wilayah adat Lapago mendukung penuh program Pemerintah Pusat seperti keberlanjutan Otsus Papua dan pemekaran DOB Provinsi Peg. Tengah Papua, serta pemekaran kabupaten.
7) Kami telah menerima kunjungan dari Bapak Ahmad Doli Kurnia (Ketua Komisi II DPR RI) di Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya pada 6 Maret 2022 dan menyatakan siap mendukung serta menerima agenda pemekaran wilayah.
8) Kami ingin pengesahan DOB Provinsi Pegunungan Tengah Papua sekaligus dengan pengesahan 6 kabupaten pemekaran, yaitu Kabupaten Okikha, Puncak Trikora, Balim Center, Yahukimo Barat, Yahukimo Timur, dan Bogoga.
9) Kami masyarakat wilayah adat Lapago mengalami kesulitan harga barang yang tinggi, karena adanya keterisolasian wilayah akibat belum adanya pemekaran wilayah.
10) Pemerintah Pusat agar tidak mengulur waktu pengesahan DOB di Papua, karena akan memicu semakin banyaknya aksi-aksi untuk rasa penolakan DOB. Oleh sebab itu, segera tepati janji pemekaran DOB.
