Mengenal aturan hukum TPPU yang menjerat Eks Gubernur Papua Lukas Enembe. Begini rincian aturannya

by Redaksi

Jayapura – Pencegahan keluar negeri terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE) terus berlanjut.

Tak hanya Lukas Enembe, bahkan baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Berdasar rilis KPK ketiga pihak swasta yang dimaksud selain Lukas Enembe itu diantaranya Presiden Direktur (Presdir) PT Rio De Gabriello atau Round De Globe (RDG) Gibbrael Isaak, Jimmy Yamamoto, dan Dommy Yamamoto.

Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan dan perbaikan sejak pertama kali diberlakukan.

Bahkan UU Pencucian Uang juga menetapkan beberapa kegiatan yang dianggap sebagai indikasi kuat tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas.

Penggunaan jasa intermediasi, penggunaan jasa bank yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha yang dilakukan, dan lain sebagainya juga termasuk.

Artikel Terkait

Leave a Comment