Papua dan Papua Barat: Daerah ‘Spesial’ di Indonesia yang Dapat Dana Khusus dari APBN

by Redaksi
Presiden Joko Widodo beserta rombongan memberi keterangan pers di atas Jembatan Youtefa, Kota Jayapura, Papua

Jakarta, Nusaraya.online – Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), beberapa daerah di Indonesia mendapatkan keistimewaan alokasi dana khusus.

Dengan kata lain, hal ini tidak berlaku untuk daerah lainnya.

Ada sejarah yang melatarbelakangi pemerintah pusat memberikan dana khusus kepada daerah-daerah tersebut.

Dana khusus tersebut bisa dipakai untuk berbagai keperluan, dari pembangunan infrastruktur hingga membiayai pelestarian kebudayaan.

Dari empat daerah yang mendapat dana khusus tersebut yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh.

Apa yang melatari Papua dan Papua Barat mendapat dana khusus tersebut? Simak ulasannya;

Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Guna mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Papua dan Papua Barat, pemerintah mengucurkan dana Otsus.

Dana Otsus adalah dana bantuan hibah Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi tertentu. Dana Otsus diberikan Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi status Otonomi Khusus.

Dana Otsus Papua terutama digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan. Pada 2015, dana Otsus untuk Papua senilai Rp 4,9 triliun dan Papua Barat Rp 2,1 triliun.

Dana Otsus terus ditingkatkan hingga tahun 2020 menjadi Rp 5,9 triliun untuk Papua dan Rp 2,5 triliun untuk Papua Barat.

Terbaru di 2022, dana Otsus adalah sebesar Rp 8,5 triliun yang dibagi untuk Papua dan Papua Barat.

Sebagaimana diketahui, Papua dan Papua Barat sudah mendapatkan dana Otsus sejak tahun 2002 atau setelah era Reformasi di Indonesia.

Selain dana Otsus, dana tambahan infrastruktur juga diberikan. Total dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ditetapkan Rp 3 triliun pada 2015, meningkat menjadi Rp 4,7 triliun pada APBN 2020.

Percepatan peningkatan kesejahteraan warga Papua juga menjadi prioritas pemerintah di era reformasi. Salah satu caranya, pemberlakuan Otsus sejak 2001.

Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang disalurkan meningkat dari waktu ke waktu.

Pada 2002, baru sebesar Rp 1,38 triliun, sementara tahun 2020, menjadi Rp 13,05 triliun Artinya, terjadi peningkatan signifikan, hingga 10 kali lipat semenjak dana ini digulirkan.

Bagi Papua, pemberian dana Otonomi Khusus sebesar itu jelas berkontribusi signifikan bagi penerimaan daerah.

Setidaknya, dengan acuan besaran total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Papua 2019 yang sebesar Rp 13,9 triliun, 93 persen didukung pendapatan daerah yang diperoleh dari dana Otsus.

Dukungan dana Otsus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Di dalam situs Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Papua terinci alokasi pemanfaatan dana Otsus tersebut.

Di antaranya, terdapat pos anggaran untuk program-program yang disetujui bersama antara provinsi dan kabupaten.

Pada tahun lalu, sebanyak sepertiga dari dana Otsus Papua dialokasikan pada program bersama.

Pemanfaatannya digunakan untuk menjalankan program-program bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa unggul.

Selain itu, terdapat program perbaikan kesehatan masyarakat, perumahan, keagamaan, hingga perlindungan sosial.

Di luar program bersama, terdapat program-program inisiatif khusus provinsi ataupun daerah. Porsinya, dua pertiga dari dana Otsus.

Seluruh alokasi dana tersebut didistribusikan ke provinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Selanjutnya, setiap daerah memanfaatkan dana guna menjalankan program-program yang menjadi riil dihasilkan dari inisiatif dan kebutuhan warga setempat.

sumber : tribunnews.com

Artikel Terkait

Leave a Comment