Komjen Pol Paulus Waterpauw, saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah, Sorong. (Foto: Istimewa)
Papua, nusaraya.online – Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Paulus Waterpauw melakukan kunjungan kerja di Sorong, Provinsi Papua Barat.
Dalam kunjungan itu, Paulus Waterpauw memberikan kuliah umum bagi mahasiswa di Sorong.
Kuliah umum dengan tema merajut kebersamaan membagikan harmoni menuju Papua Barat tercinta dipusatkan di Universitas Muhammadiyah, Sorong, Sabtu (23/4/2022).
Kegiatan itu dihadiri para BEM se-kota Sorong dan juga tokoh masyarakat.
Adapun materi yang disampaikan Deputi BNPP yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara guna ketahanan nasional.
Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, H. Muhammad Ali dalam sambutannya mengatakan, kuliah umum bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa serta tokoh masyarakat di Sorong tentang nilai Pancasila.
Menurut dia, kegiatan kuliah umum ini sebagai salah satu syarat nantinya, untuk peningkatan akreditasi Universitas Muhammadiyah Sorong.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Paulus Waterpauw Deputi BNPP yang bersedia hadir memberikan materi dalam kegiatan bermanfaat ini,” ucapnya.
Ia berharap agar materi yang diberikan oleh Paulus Waterpauw dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan tokoh masyarakat yang hadir mengikuti kuliah umum tersebut.
Paulus Waterpauw yang memberikan keterangan terpisah, memaparkan bahwa materi pentingnya nilai Pancasila bagi seorang anak bangsa.
“Sebab itu merupakan dasar berpikir pemersatu bangsa,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa konflik dalam kehidupan bangsa sudah terjadi pasca kemerdekaan, namun Pancasila menjadi perekat pemersatu kehidupan bangsa.
Mantan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri itu juga menyampaikan pentingnya nilai Pancasila bagi penyelenggara negara di Papua, untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan.
“Berbicara tentang Otonomi Khusus di Papua, ada tiga pilar penyelenggaraan negara yakni eksekutif pemerintah daerah, legislatif DPRD, dan Majelis Rakyat Papua atau MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua,” ungkapnya.
Penyelenggaraan negara, menurutnya, harus memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila.
Melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang diamanatkan oleh undang-undang di negara Republik Indonesia.
“Jika penyelenggaraan negara di Papua berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila, maka percaya tidak ada permasalahan serta rakyat adil makmur,” tutupnya. **
Sumber: papuainside.com
