Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meragukan keberhasilan program MinyaKita selama masalah distribusi dalam industri minyak goreng sawit belum tuntas. Mereka meminta agar pemerintah bisa memperbaiki masalah distribusi tersebut.

Wakil Sekretaris Jenderal IKAPPI, Ahmad Choirul Furqon, menilai program MinyaKita merupakan langkah yang baik lantaran memberikan masyarakat pilhan minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp 14.000 per liter. Namun, dia meragukan program minyak goreng kemasan sederhana merek MinyakKita bisa dibanderol sesuai HET di seluruh Indonesia.

Menurut Furqon, pemerintah harus mengatasi masalah utama terlebih dahulu yaitu distribusi. Dia berharap, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tidak memberikan janji palsu dengan menjamin harga MinyakKita yang merata Rp 14.000 per liter di penjuru negeri. Pasalnya, harga minyak goreng di Papua, Maluku, dan Bali masih mahal karena memiliki biaya logistik yang tinggi. 

 “Seakan mereka sudah memberikan angin segar kepada masyarakat berupa terobosan program, namun acuh terhadap pemain tengah yang sebenarnya juga harus dikondisikan oleh pemerintah, yaitu distributor besar,” kata Furqon dalam keterangan resmi, Kamis (7/7). 

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) mendata masih ada empat provinsi dengan harga minyak goreng curah yang tinggi, yakni Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua. Rata-rata harga minyak goreng curah di keempat provinsi tersebut adalah Rp 23.475 per kilogram (Kg) atau lebih tinggi dari HET senilai Rp 15.500 per Kg. 

Rata-rata harga minyak goreng curah dari seluruh provinsi pun masih di atas HET atau senilai Rp 16.950 per Kg. Namun demikian, angka tersebut sudah turun 6,35% dari posisi 30 hari yang lalu senilai Rp 18.100 per Kg.

Artikel Terkait

Leave a Comment