Pembangunan infrastruktur memiliki hubungan timbal balik dengan pertumbuhan ekonomi makro, menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier dan ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada guna meningkatkan aliran barang dan orang yang beredar atau sirkulasi di seluruh perekonomian. Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah demi mewujudkan keadilan ekonomi secara merata. Infrastruktur merupakan salah satu harapan penggerak ekonomi melalui terbukanya lapangan kerja dan peningkatan konsumsi. Sementara itu, infrastruktur ke depannya juga dinilai mampu berkontribusi dalam peningkatan kapasitas produksi perbaikan arus barang dan jasa yang kemudian bisa menciptakan efisiensi ekonomi.

Adanya masa pandemi Covid-19 menjadi ujian besar yang harus dilalui. Dalam konteks infrastruktur, sebagian besar pembangunan fisik menjadi tertunda karena tingginya tingkat penularan virus. Tertundanya aktivitas konstruksi berdampak pada tidak terserapnya bahan baku domestik, menurunnya impor barang modal, dan hilangnya lapangan pekerjaan yang berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran.

Di tahun 2022, dimana pandemi sudah mulai melandai pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi untuk melanjutkan Progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan, salah satunya ialah pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan proyek infrastruktur terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Terdapat dua proyek infrastruktur yakni jalan tol dan bendungan yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Keduanya mengupayakan pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan yang nantinya berpengaruh pada terjaganya daya beli masyarakat.

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pembangunan proyek infrastruktur jelas berdampak pada ekonomi. Yakni membuka lapangan pekerjaan, mendorong keterlibatan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan menjadi salah satu penggerak perekonomian. Pemerintah perlu diberikan waktu untuk melakukan pemerataan karena alokasi anggaran suatu pembangunan proyek infrastruktur mesti disesuaikan dengan postur pendapatan dan belanja negara.

Prioritas infrastruktur masih menjadi ujung tombak dalam pemulihan ekonomi nasional, meski kita tahu tantangannya tidaklah mudah terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Meski Indonesia masih perlu menyelesaikan banyak sekali target untuk mewujudkan infrastruktur yang tangguh, pembangunan infrastruktur yang masif sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing semata. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan bisa mempersempit kesenjangan antar wilayah. Maka dari itu, infrastruktur menjadi komponen dasar untuk mempererat kesatuan agar keadilan tercapai secara merata.

Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk terus mengakselerasi pembangunan dengan peningkatan alokasi anggaran dalam APBN di setiap tahunnya diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar daya saing Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Artikel Terkait

Leave a Comment