Pemilu 2024 Kondusif Tanpa Politik Identitas dan Politik Uang

by Redaksi

Situasi politik dan keamanan yang kondusif menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menyatakan, hal itu bisa diwujudkan dengan upaya bersama untuk mengikis politik identitas dan politik uang. Menteri Mahfud MD optimistis tidak akan banyak lagi kampanye yang mengusung isu politik identitas. 

“Untuk Pemilu tahun 2024, insyaallah situasi politik dan keamanan itu akan lebih baik dibandingkan dengan Pemilu 2019. Meski Pemilu tinggal tujuh bulan, politik Identitas sudah tidak banyak. Jika pun ada, hanya sedikit-sedikit tetapi tidak mengundang masa yang mengkhawatirkan dan panas,” jelasnya dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), di Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023).

Namun demikian, Plt Menkominfo menegaskan Pemerintah tidak akan mengurangi kewaspadaan terhadap kemunculan kampanye yang mengusung politik identitas, khususnya di media massa dan media sosial.

“Saya menganggap politik identitas itu mungkin bisa kita hadapi dengan lebih baik tanpa harus mengurangi kewaspadaan kita dan peran serta media untuk berkampanye agar Pemilihan Umum bisa terselenggara dengan sehat, berintegritas, berkualitas, dibangun bersama-sama untuk Pemilu 2024,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Mahfud MD menyerukan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk melawan politik uang. Menurutnya, praktik politik uang atau yang dikenal sebagai “serangan fajar” dalam kontestasi politik perlu dihindari karena menjadi penyakit Pemilu yang dapat mempengaruhi sistem demokrasi politik. 

“Serangan Fajar ini bagian dari penyakit pemilu yang bersumber dari politik uang. Orang membayar uang, membayar jasa, dan membayar janji-janji agar seseorang memilih atau melirik calon yang diinginkan oleh penerima,” ujarnya.

Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri telah memitigasi risiko kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran.

“Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) masih memasukkan politik uang sebagai sesuatu yang mengancam kita. Ini menjadi peringatan bagi kita semua, jadi Politik Uang itu selalu ada,” tegasnya.

Oleh karena itu, Menteri Mahfud MD mengajak kepada seluruh komponen bangsa Indonesia melawan politik uang.  

“Termasuk masyarakat, instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, para pemimpin media untuk melawan atau menolak Serangan Fajar atau Politik Uang agar Pemilu 2024 bisa berintegritas dan berkualitas,” ajaknya. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas dan berkapasitas besar. Alex juga meminta masyarakat untuk turut mengantisipasi munculnya kembali penyakit dalam Pemilu di Indonesia, yakni politik identitas dan politik uang. 

“Mari kita pilih pimpinan yang berintegritas yang mempunyai kapasitas selaku pimpinan dan pimpinan yang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang memilihnya,” tegasnya. 

Wakil Ketua KPK juga mengajak media massa dan masyarakat untuk bersama mengampanyekan Pemilu 2024 yang berintegritas. Menurutnya, praktik politik uang perlu diatasi bersama melalui sinergi dan kolaborasi berbagai elemen bangsa.

“Ajakan kepada masyarakat untuk berani menolak politik uang saat Pemilihan Umum 2024 penting guna menjaga substansi pesta demokrasi lima tahunan itu. Saya berharap semua pihak mampu dan tegas menolak praktik politik uang yang sejatinya merusak iklim dan sistem demokrasi,” harapnya.

Artikel Terkait

Leave a Comment