Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengedepankan pendekatan yang lebih humanis di Papua dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Panglima TNI berjanji akan menggunakan pendekatan humanis tersebut sesuai aturan hukum.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima kehadiran Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.. Pertemuan berlangsung pukul 11.00-12.00. Pada Rabu sore, Andika berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD La Nyalla Mattalitti di Kuningan, Jakarta.
Dalam pertemuan antara Wapres dan Andika, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengungkapkan, hal-hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu seputar perkembangan terbaru kondisi keamanan nasional serta Papua. Papua menjadi salah satu topik yang diperhatikan Wapres karena ia bertugas sebagai Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Papua.
”Wapres bertanggung jawab menyejahterakan Papua, sementara Panglima bertanggung jawab menjaga Papua tetap aman,” ujar Masduki.
Salah satu hal yang disampaikan Andika kepada Wapres, menurut Masduki, adalah landasan untuk menjaga Papua tetap aman dalam suasana baru yang lebih kondusif. Konsep pendekatan yang lebih humanis dijanjikan akan diterapkan di Papua. Diharapkan pendekatan ini bisa lebih diterima semua pihak.
”Bagaimana memperlakukan Papua sama seperti wilayah lain walau ada sedikit perbedaan. Jadi pendekatan hukum yang digunakan,” kata Masduki.
Menanggapi laporan ini, Wapres Amin menyambut gembira. Ia meminta Panglima TNI yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada 17 November lalu itu bisa berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak. Dengan demikian, pembangunan Papua bisa dipercepat dan manfaatnya pada kesejahteraan masyarakat lebih terasa.
Wapres Amin awal November lalu pernah menyampaikan harapan supaya Panglima TNI yang baru ini bisa lebih humanis dan mendukung pembangunan di Papua. Di sisi lain, perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia diharap tetap ditegakkan.
Perubahan paradigma dan pendekatan operasi di Papua ini sebelumnya juga menjadi topik prioritas yang dibahas bersama antara Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.
Penyesuaian strategi dan taktik
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, kesepakatan antara Panglima TNI dan Kapolri pada Selasa kemarin bukanlah perubahan kebijakan dasar pemerintah. Sejak awal, kebijakan dasar pemerintah sudah digariskan Presiden melalui beleid Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembanguan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Adapun perubahan pendekatan yang dimaksud TNI dan Polri adalah penyesuaian dari sudut strategi dan taktik lapangan terkait peran TNI dan Polri. ”Sejak awal, kebijakan dasar pemerintah adalah pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan dar, der, dor. TNI dan Polri akan menyesuaikan dengan kebijakan ini dan arahan dari Presiden,” ucap Mahfud.
Menurut Mahfud, secara kebijakan dasar negara tidak ada pendekatan baru dalam kesepakatan antara Panglima TNI dan Polri tersebut. Justru lanjutnya, TNI dan Polri memang perlu melakukan penyesuaian dalam strategi taktis di lapangan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pendekatan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis.
Presiden mengarahkan agar pendekatan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dilakukan secara komprehensif dan sinergis. Kementerian dan lembaga tidak boleh punya program sendiri-sendiri yang terpisah. Semua program itu disinergikan di bawah pimpinan Wapres Amin.
Dalam Inpres Nomor 9/2020 diatur tentang langkah terobosan terpadu dan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Papua dan Papua Barat maju, sejahtera, damai, dan bermartabat di dalam bingkai NKRI.
Inpres tersebut juga mengatur sinergi yang harus dilakukan 43 kementerian/lembaga, dan pemda. Dalam poin keempat disebutkan salah satu strategi pembangunan itu adalah pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemda.
Selain itu, di poin sebelas juga disebut kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemda, tokoh dan organisasi kemasyarakatan harus meningkatkan kerja sama untuk menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, dan damai.
Untuk panglima TNI dan Kapolri, di inpres diatur wewenang yang sama. Wewenang itu, antara lain, memberikan dukungan pengamanan dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Panglima TNI juga diminta mendukung pemda dalam menyediakan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, dan pulau-pulau kecil serta komunitas adat terpencil. Selain itu, juga membangun komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh agama, adat, masyarakat, ormas, dan kelompok strategis Papua dalam mewujudkan pendekatan dan kebijakan pembangunan yang tepat.
Tanggung jawab lebih berat
Seusai bertemu dengan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Andika mengatakan tidak ada sama sekali pembahasan berkaitan dengan Papua. Kunjungannya murni sebatas silaturahmi dan mendengar masukan dari Ketua DPD berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Panglima TNI yang baru.
Saat ditanya lagi oleh wartawan soal teknis pendekatan yang akan digunakan di Papua, Andika berjanji akan menjelaskan semuanya pada pekan depan. ”Sesuai dengan janji saya, paling lambat nanti setelah saya tiba di Papua, minggu depan. Tetapi, yang jelas, saya sudah menyiapkan dan saya pasti akan menjelaskan paling lambat minggu depan. Nanti detailnya sekaligus saja,” katanya.
Andika menjelaskan, tujuan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman ke Papua sejak Selasa juga merupakan masa orientasi bagi semua pejabat baru untuk memahami tugas dan fungsinya. ”Walaupun sudah lama, ya, menjadi perwira angkatan darat, kan, dengan tugas yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih luas, kita juga perlu tahu langsung,” ujarnya.
