salah satu aktivitas ULMWP Lapago

Penggalangan Dana ULMWP Rawan Disalahgunakan Kepentingan Kelompok Tunggangi Isu Kemerdekaan Papua

by Redaksi
salah satu aktivitas ULMWP Lapago

nusaraya.online – Mengaku berjuang dan didukung oleh banyak pihak untuk memperjuangkan pelepasan Papua dari Indonesia namun justru memanfaatkan dan memeras masyarakat demi kepentingan sepihak. Kalimat tersebut menjadi hal yang pantas disematkan kepada organisasi pimpinan Benny Wenda, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dengan percaya dirinya meminta bantuan kepada masyarakat mengusung isu kemerdekaan Papua. Sebuah tindakan yang tak tahu malu serta membebani masyarakat sekitar. Setelah sebelumnya kedapatan mengedarkan surat permintaan bantuan dana kepada jemaat di gereja Lachai Roi Hom-Hom Wamena Papua Pegunungan. Kini beredar sebuah sebaran penggalangan dana melalui unggahan di media sosial mengatasnamakan panitia konsolidasi mobilisasi dan penggalangan dana Wilayah Lapago – West Papua tahun 2023.

Dalam selebaran tersebut dijelaskan bahwa penggalangan dana dimaksudkan untuk membiayai tim lobi Presiden sementara ULMWP ke beberapa negara tetangga/ pasifik. Tercantum pula dalam keterangan tersebut narahubung yang mengatasnamakan ketua dan sekretaris umum namun tidak disebut namanya. Lalu tertulis juga nomor rekening yang digunakan untuk penggalangan dana, yakni melalui Bank Papua.

Sebuah hal yang bisa dikatakan aneh, ketika seseorang yang telah gembar-gembor mengaku sebagai Presiden sementara ULMWP dengan visi dan misi muluk-muluk memerdekakan masyarakat Papua. Namun hanya untuk melawat ke negara tetangga saja harus mengemis bantuan melalui skema penggalangan dana yang rawan untuk disalahgunakan. Publik tidak pernah tahu apakah hal tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan alasan yang disampaikan, atau hanya sebagai kedok untuk mengeruk serta memanfaatkan masyarakat Papua menunggangi isu kemerdekaan Papua.

Manuver ULMWP Cari Dukungan Dana Kepada Masyarakat demi Kepentingan Sepihak

Sejumlah kejadian dalam beberapa waktu ke belakang berkaitan dengan ULMWP selalu dimotori oleh tokoh separatis ulung Benny Wenda. Ia merupakan tokoh yang aktif di belakang ULMWP dengan sejumlah agenda kontroversial yang terlampau sering terjadi. Saat itu dirinya sempat mengumumkan adanya kerjasama dengan negara Kaledonia Baru sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Papua Barat sekaligus pembebasan kaum Melanesia. Hal semacam demikian jika merujuk pada track record seorang Benny Wenda tak hanya terjadi sekali dua kali namun berakhir dengan zonk. Sebelumnya, pentolan Kelompok Separatis yang kerap berkomentar di media sosial tersebut pernah meminta bantuan Partai Komunis China (PKC) untuk intervensi masalah di wilayah Indonesia. Manuver politik separatis yang dideklarasikan sebagai presiden interim ULMWP disampaikan melalui surat kabar The Australian dan Australia West Papua Association yang berbasis di Sydney beberapa waktu lalu. PKC merupakan partai yang mengendalikan pemerintahan China saat ini. Permintaan bantuan China oleh Wenda muncul saat dorongan soft power PKC ke wilayah Pasifik Selatan berlanjut melalui propaganda, bantuan asing, dan investasi infrastruktur di bawah Belt and Road Initiative (BRI). BRI merupakan skema pendanaan infrastruktur global yang banyak dikritik karena membuat negara-negara berkembang dibebani utang.

Salah satu masyarakat Papua Barat yang mengenal kebobrokan Benny Wenda, Yoab Syatfle menyatakan sikap bertentangan atas langkah sahabatnya tersebut. Menurutnya, Benny Wenda hanyalah pengungsi politik yang telah memperoleh suaka di Inggris. Bahkan ia juga tak mengakui jika Benny Wenda adalah Presiden sementara ULMWP seperti yang diklaimnya selama ini. Kerjasama berkedok kemerdekaan dengan Kaledonia Barat hanyalah kepentingan pribadi seorang Benny Wenda dan tidak sedikitpun untuk kepentingan ULMWP ataupun memperjuangkan misi pelepasan diri dari Indonesia.

Adanya klaim Pemerintahan Sementara ULMWP yang sering dilontarkan oleh Benny Wenda jika dikaji dari segi hukum telah melawan hukum nasional NKRI yang dapat ditindak hukum. Meski masih dalam satu misi, namun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pun menyatakan penolakan terhadap klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara ULMWP. Pengumuman pembentukan pemerintahan sementara juga dilakukan Benny Wenda secara sepihak. TPNPB-OPM juga tak mengakui klaim terbentuknya Negara Federal Republik Papua Barat (NRPB) karena Benny melakukan deklarasi dari Inggris yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. Mereka juga tak mengakui klaim Benny karena berstatus warga negara Inggris sehingga masuk kategori warga negara asing (WNA). Mosi tak percaya lantas ditujukan kepada seorang Benny Wenda karena melakukan langkah-langkah yang kerap sekali tak masuk akal.

Sejumlah pihak juga pernah berkomentar terhadap tingkah laku seorang Benny Wenda. Guru Besar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahantor Juwana menanggapi perihal kebiasaan kelompok Separatis memanfaatkan momentum tertentu untuk kepentingannya sendiri. Terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat, dijelaskan bahwa di dalam hukum internasional, deklarasi tersebut tidak ada dasarnya, sehingga tidak diakui negara lain. Ketika dikaitkan dengan negara-negara Pasifik yang selama ini menunjukkan dukungannya, hal tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur karena akan mengganggu hubungan antar negara. Kalaulah ada yang mengakui, negara-negara tersebut adalah negara Pasifik yang secara tradisional mendukung Papua Merdeka. Negara-negara ini tidak bisa menjadi dasar bagi pengakuan pemerintahan sementara yang dibentuk. Termasuk dalam hal ini adalah adanya momentum perjanjian Kerjasama antara Benny Wenda dan Kaledonia Baru yang tak bisa diakui dan tak memiliki dasar hukum maupun administrasi. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga menyatakan bahwa klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional. ULMWP bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

Indikasi Bank Papua Turut Dukung Pergerakan ULMWP

Kembali kepada kemunculan selebaran penggalangan dana dari ULMWP yang menunjuk Bank Papua sebagai tempat pengumpulan dana. Terdapat indikasi yang mengarah pada kemungkinan keterlibatan Bank lokal tersebut dalam mendukung pergerakan kelompok separatis melalui rekening yang ditampilkan. Seperti yang kita tahu, dalam kasus korupsi yang menimpa gubernur non aktif Lukas Enembe, terdapat fakta bahwa dirinya memindahkan uang anggaran pemerintah dari salah satu bank nasional ke bank Papua. Motif politis lantas perlahan mulai terkuak ketika terdapat bukti penyalahgunaan uang tersebut pasca pindah bank. Entah terdapat keistimewaan, atau kondisi tertentu yang membuat lalu lintas transaksi tersebut kerap digunakan tak sebagai mana mestinya. Melalui penelusuran PPATK, akhirnya penyalahgunaan tersebut terungkap.

Dalam kasus penggalangan dana oleh ULMWP, tentu terdapat latar belakang mengapa Bank Papua yang kemudian dipilih menjadi tempat pengumpulan dana. Meski tidak secara langsung dikatakan memiliki keterlibatan, namun seyogyanya hal-hal yang bersifat bertentangan dengan pemerintah harusnya menjadi perhatian sebuah bank dalam selektifitas pemberian layanan. Memang para panitia penggalangan dana ini cerdik menggunakan rekening atas nama perseorangan yang kemudian digunakan untuk pengumpulan dana. Besar kemungkinan ketika mereka menggunakan rekening atas nama ULMWP dengan tujuan pergerakan separatis, akan ditolak oleh bank. Maka kemudian, ketika penggalangan dana tersebut telah terpublikasi, menjadi harapan bersama bahwa Bank Papua dalam hal ini sebagai pihak yang ditunjuk tempat pengumpulan dana, meski melalui rekening pribadi seseorang agar memperhatikan hal tersebut dengan pengawasan atau kebijakan tertentu. Artinya jangan sampai kecolongan menggunakan rekening pribadi untuk tujuan pergerakan separatis yang jelas-jelas bertentangan dengan negara dan pemerintah. Bank sebagai pihak yang menjadi tujuan transaksi harusnya bisa mengatasi persoalan seperti ini dengan segera. Jangan sampai ketika penggalangan dana telah terkumpul banyak, menjadi boomerang sendiri bagi masyarakat Papua.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Artikel Terkait

Leave a Comment