Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa/i Papua Dalam Negeri dan Luar Negeri menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura, Rabu (16/1/2022).
Mahasiswa berjumlah sekira 150 orang itu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan pemeriksaan dana otonomi khusus (Otsus) yang dikelola BPSDM Papua, selama ini.
Pantauan Tribun-Papua.com, massa berkumpul di Kantor Gubernur Papua sejak pukul 09.00 WIT.
Setelah berorasi panjang, mereka lalu dipersilahkan masuk untuk bertemu Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa.
Penanggung jawab aksi yang juga mahasiswa yang merasa ditelantarkan, Kadir Yelipele, mengatakan pihaknya menyampaikan enam poin tuntutan.
“Kami di sini mahasiswa penerima beasiswa dana Otsus perwakilan dari beberapa negara, datang untuk menuntut segera meninjau kembali penggunaan dana Otsus, khususnya di bidang pendidikan yang kami nilai gagal,” jelasnya kepada Tribun-Papua.com, di sela unjuk rasa.
Pengakuannya, para mahasiswa penerima dana pendidikan dari Otsus ditelantarkan tanpa adanya kejelasan yang pasti terkait nasib mereka di Papua, usai dipulangkan.
“Saya diberangkatkan ke Filipina untuk kuliah Jurusan Penerbangan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung dari tahun 2015, sempat di sana 6 bulan, tetapi saya dikembalikan tanpa alasan yang jelas,” akunya.
Adapun 6 poin tuntutan yang disampaikan Kadir dan rekan-rekan mahasiswa Papua lainnya; mendesak KPK segera turun tangan melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana Otsus yang dikelola oleh BPSDM Papua.
Kemudian, menuntut Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPSDM Papua segera dicopot dan diperiksa, karena dinilai tak dapat bertanggung jawab.
Ketiga, massa aksi meminta Pemprov Papua segera mencabut MoU perekrutan mahasiswa penerima beasiswa luar negeri, alumni, dan masyarakat.
“Lalu tuntutan kami yang keempat, kami juga meminta pemerintah agar segera membuka ruang dialog antara mahasiswa penerima beasiswa luar negeri, alumni dan masyarakat tersebut,” ujarnya.
Massa mendesak agar Pemprov Papua segera memfasilitasi kembali mahasiswa penerima beasiswa yang ditelantarkan saat ini, hingga dapat melanjutkan pendidikan.
“Paling terakhir, yang menjadi atensi semuanya, yakni kami menolak adanya pemekaran provinsi baru, karena kami nilai belum mampu mempersiapkan SDM Papua dengan baik,” pesannya.
Ditanya soal respon dari Pemprov Papua, Kadir menyebut pihaknya sudah bertemu dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa.
“Tuntutan dan permohonan kami akan segera disampaikan ke Pak Gubernur, jadi kami masih akan terus kawal tuntutan kami ini,” tegas Yelipele. (*)
