Ketua OPM Jeffrey P Bomanak

Tak Akur dengan ULMWP, Jeffrey P Bomanak Sebut Vanuatu Telah Dibohongi Benny Wenda

by Redaksi
Ketua OPM Jeffrey P Bomanak

nusaraya.online – Jika ada yang mengira bahwa mereka yang selama ini memperjuangkan pelepasan Papua dari Indonesia adalah satu tuju, mungkin belum memahami secara keseluruhan. Perlu diketahui bahwa kubu yang menginginkan Papua untuk merdeka terdiri dari beberapa pihak. TPNPB OPM bisa dikatakan merupakan kelompok yang lantang menyuarakan tersebut. Namun, terdapat pihak lain seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang selama ini diketahui banyak memainkan aksinya pada kawasan asia pasifik. Sayangnya, perjuangan mereka yang sebenarnya memiliki kesamaan misi untuk memerdekakan Papua, terganjal oleh perbedaan visi dan cara pandang, sehingga berdampak adanya sikap saling menyalahkan satu sama lain.  

Tokoh TPNPB OPM, Jeffrey P Bomanak yang kerap kali menggunakan media sosial untuk menyampaikan pernyataannya kembali menyebut bahwa terdapat dua faktor kegagalan dari ULMWP yang membuka peluang negara Indonesia untuk melakukan infiltrasi di negara Vanuatu atas nama bantuan logistik dengan dana 172 miliar rupiah. Menurutnya, adat Melanesian didasari dengan nilai-nilai kemanusiaan, kasih, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Disebutnya, bahwa diplomasi yang dilakukan ULMWP telah menghancurkan nilai-nilai adat Melanesian, sehingga kemudian wajar jika negara Vanuatu mengalihkan perhatiannya kepada Indonesia. Dua faktor tersebut yakni, pertama, kegagalan ULMWP adalah menipu rakyat dan pemerintah Vanuatu soal eksistensi pemerintahan sementara sepihak oleh Benny Wenda dan antek-anteknya dimana terjadi krisis kepercayaan Vanuatu terhadap perjuangan bangsa Papua. Faktor kedua, bahwa kegagalan ULMWP dengan politik propaganda diplomasi di wilayah Eropa dengan janji adanya 110 negara di ACP (kumpulan negara Afrika, Karibia, Pasifik), dan EU (negara-negara Uni Eropa) yang mendukung perjuangan bangsa Papua merupakan penipuan besar ULMWP terhadap pemerintah Vanuatu dan rakyat Vanuatu, serta rakyat Papua. Jeffrey P Bomanak lantas beranggapan bahwa pemerintah Vanuatu dan rakyat Papua telah ditipu oleh imperialisme barat yang menyusup di dalam ULMWP untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Tidak dijelaskan secara detail, siapa pihak yang menyusup. Namun, kegiatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia kepada Vanuatu dengan seenaknya diklaim sebagai bentuk infiltrasi dan dihubungkan dengan upaya pelepasan Papua dari Indonesia. Sebuah narasi sesat yang jauh dari fakta dan realita yang terjadi.

Pernyataan Sesat Jeffrey P. Bomanak Sebut Indonesia Inflitrasi Vanuatu Melalui Bantuan Logistik

Tuduhan dari seorang Jeffrey P. Bomanak bahwa Indonesia telah melakukan infiltrasi kepada negara Vanuatu melalui bantuan logistik sejumlah Rp17,2 miliar merupakan kesimpulan sesat. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dijelaskan bahwa pemberian bantuan tersebut dimaksudkan sebagai dukungan kemanusiaan kepada negara di pasifik selatan yang dilanda bencana gempa dan badai. Sebelumnnya, negara Vanuatu sempat mengumumkan keadaan darurat pasca terjadinya bencana gempa dan topan. Dikabarkan bahwa gempa dengan magnitude 6,5 telah mengguncang negara Vanuatu pada 3 Maret 2023 lalu, sehari setelah Topan Judy melanda. Badai kategori empat tersebut telah memicu kerusakan dan banjir di hampir 83 pulau di negara tersebut. Sekitar 5.000 orang dilaporkan mengungsi. Di tengah situasi tersebut, badai tropis besar lainnya yakni Topan Kevin yang tercatat sebagai badai kategori tiga juga melanda. Akibat bencana tersebut, hampir seluruh warga Vanuatu, yakni sekitar 300 orang terdampak. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dollar AS.

Sungguh sangat sempit dan picik dalam berpikir, ketika tindakan kemanusiaan yang seyogyanya dilakukan oleh banyak pihak termasuk juga Indonesia, lantas diklaim infiltrasi kepada Vanuatu agar tidak mendukung kemerdekaan Papua. Untuk diketahui bahwa dalam sidang majelis umum PBB, negara Vanuatu sempat mengkritik dugaan pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 2016. Namun, diketahui bahwa pada sidang majelis umum PBB September 2022 lalu, negara Vanuatu tidak lagi menyinggung isu Papua. Vanuatu memang dikabarkan pernah menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Namun dalam beberapa waktu terakhir kondisi tersebut berubah, mereka tak lagi membahas perihal Papua dan lebih memilih untuk menyoroti isu global seperti bahaya nuklir, krisis iklim, hingga kirisis pangan.

Isu Papua Sebagai Komoditas Politik dalam Transaksi Kekuasaan di Vanuatu yang Dimanfaatkan ULMWP

Dalam sebuah kajian yang ditulis oleh Direktur Pengkajian Politik Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Drs. Berlian Helmy, M.Ec. disebutkan bahwa ideologi “Melanesia Merdeka” menjadi satu-satunya penyebab mengapa Vanuatu gencar memperjuangkan kemerdekaan Papua. Provokasi politik dilancarkan oleh Vanuatu untuk streamlining regionalism berdasarkan rasisme sosialistik, dengan membentuk paradigma Melanesian-led regionalism dalam kerjasama sub-kawasan di Pasifik Selatan, yang dilancarkan melalui popularisasi kebangsaan sebagai metode.

Dalam hal ini, Vanuatu ingin menjadikan dirinya sebagai “pusaran magnet ideologi” (ideological magnate) di Pasifik Selatan dengan memperalat ideologi kemerdekaan dan kesatuan Melanesia demi kepentingan politik. Politik mercusuar mulai dijalankan dalam keadaan sistem politik sosialisme diterapkan, dengan latar belakang kehendak Vanuatu yang sebenarnya ingin menjadikan negaranya sebagai mesin pertumbuhan kawasan. Paham inilah yang menciptakan covert dual foreign policy, di satu sisi Vanuatu memprioritaskan ideologisasi Melanesia demi kepentingan politik, sementara di sisi lain, terjadi politisasi ideologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.

Hal yang perlu diketahui terkait politik di Vanuatu, bahwa segala bentuk transaksi politik dalam negeri Vanuatu tidak terlepas dari maraknya praktek politik uang untuk memenangkan kekuasaan. Mobilisasi dana yang menjadi sumber kekuasaan bergerak secara aktif dengan jual beli isu Papua sebagai komoditas politik yang paling laku dalam perdagangan politik selama kontestasi. ULMWP memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual isu kemerdekaan Papua kepada Vanuatu untuk diperdagangkan guna meraih kemenangan kekuasaan. Terjadilah dalam hal ini apa yang disebut hubungan mutualisme simbiosis yang dituangkan dalam konspirasi antara pemerintah, politisi parpol, dan parlemen Vanuatu dengan para aktivis ULMWP mengatur kemenangan politik dan dalam meraup dana. Artinya, shared profits diterima kedua pihak dimana keuntungan dana tidak hanya dinikmati oleh pihak Vanuatu, akan tetapi juga ULMWP. Semakin gencar menyuarakan perjuangan Papua Merdeka, semakin menguntungkan bagi Vanuatu untuk kepentingan kekuasan; sementara bagi ULMWP, merupakan keuntungan “uang” (pitfall) yang dimanfaatkan untuk mendanai pergerakannya agar eksis dengan terus menggaungkan isu Papua. Modus yang digunakan adalah dengan membentuk multi-level propaganda melalui pembentukan dan perluasan sel-sel wadah perjuangan ULMWP di berbagai negara yang mempunyai target untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari pemerintah maupun politisi setempat. Hal ini membuat jargon “Papua Merdeka Harga Mati” tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh ULMWP karena disokong oleh kepentingan Vanuatu yang giat memperjuangkan kemerdekaan Papua demi mewujudkan ideologinya.

Hal tersebut juga menjadi sorotan oleh diplomat Indonesia, Silvany Pasaribu bahwa Vanuatu bukanlah representasi rakyat Papua. Negara tersebut dikatakan sedang menjalankan diplomasi pasifik yang merupakan perantara dari Melanessia Socialism, dalam hal ini kepentingan HAM dan ras melebihi konsep kedaulatan Westphalia System.

Jejak Perselisihan Kelompok Pro Kemerdekaan Papua

Bukan sekali saja sikap kekecewaan Jeffrey P. Bomanak terhadap ULMWP atau kelompok lain yang sebenarnya memiliki kesamaan misi memerdekakan Papua. Perlu diketahui mereka tidak berada dalam satu pemikiran yang sama meski sama-sama dalam satu tujuan. Sejumah sub kelompok bahkan berdiri sendiri tanpa melalui komando dari pihak yang disebut sebagai pemimpin. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu adanya gangguan keamanan yang terjadi beruntun seakan berlomba-lomba untuk menunjukkan eksistensi.

Begitu juga yang terjadi antara Jeffrey Bomanak selaku orang yang mengaku sebagai ketua TPNPB OPM dan Benny Wenda selaku ketua ULMWP. Disebutkan Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui Radio New Zealand (RNZ), Benny Wenda menyampaikan kepada OPM agar segera membebaskan pilot Susi Air karena Selandia Baru disebut pendukung kuat Papua Barat. Merespon hal tersebut, Jeffrey P. Bomanak lantas membantah pernyataan Benny Wenda dengan sikap kontra. Menurutnya siapapun politisi tidak punya kapasitas untuk mendikte OPM, apalagi seorang Benny Wenda yang tidak memiliki legalitas dan integritas dalam orientasi politik TPNPB-OPM. Baginya, seorang Benny Wenda tidak termasuk dalam perjuangan bangsa Papua. Ia hanya pembuat propaganda dan penipu yang selalu mencari sensasi terkait isu diplomasi perjuangan bangsa Papua.

Ketidakkompakan juga terjadi pada tubuh TPNPB OPM khususnya pada saat penangkapan Anton Gobay di Philipina. Dalam pernyataaannya, Jeffrey P. Bomanak menuntut pemerintah Philipina agar menghormati perjuangan masyarakat Papua dan membebaskan Anton Gobay. Dirinya juga mengakui bahwa Anton Gobay merupakan anggota TPNPB. Di sisi lain, juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom menolak mengakui Anton Gobay sebagai anggota TPNPB OPM. Bahkan dirinya juga menganggap pernyataan Jeffrey P. Bomanak terkait tuntutan pembebasan Anton Gobay sebagai pernyataan sampah. Menurutnya, yang dilakukan Anton Gobay adalah kegiatan illegal karena kerja sama dengan kelompok kiri Philipina. Di sisi lain, Sebby Sambom juga malah membeberkan bahwa Jeffrey P. Bomanak sebagai pelaku kriminal karena pernah merampok dirinya dan Anton Gobay di Bougainville, Papua Nugini. Jeffrey P. Bomanak juga disebut hanya mencari panggung. Dirinya bahkan tidak mengakui keberadaannya. Diantara 36 komando daerah pertahanan TPNPB OPM, Jeffrey P. Bomanak dengan Benny Wenda disebut sebagai orang oportunis dan ambisius.

Tak hanya dengan Benny Wenda dan Sebby Sambom, tidak solidnya para aktivis ini juga merambah hingga Egianus Kogoya. Dalam sebuah video yang sempat beredar di media sosial, dirinya tampak murka menyinggung orang-orang yang hidup di luar negeri mengaku sebagai diplomat dan berjuang untuk Papua merdeka. Egianus Kogoya secara blak-blakan menyebut nama satu per satu yakni Benny Wenda, Sebby Sambom. Viktor Yemu dan Jeffrey Pagawa Bomanak. Mereka dituding sebagai pihak yang hanya menumpang hidup dari aksi kelompoknya yang disebut sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Adanya perselisihan di tubuh para aktivis pendukung kemerdekaan Papua tersebut menandakan terdapat celah diantara mereka dalam sejumlah pergerakan yang tidak terkoordinasi. Sifat dasar mereka yang haus akan eksistensi menjadi kelemahan sekaligus kewaspadaan yang harus diantisipasi. Adanya insiden penyanderaan pilot Susi Air seperti menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan dengan sejumlah upaya ancaman yang belum tentu sama dengan kondisi di lapangan. Posisi para aktivis tersebut yang tak berada di wilayah Papua menjadi satu indikasi besar bahwa motif yang sedang dicari adalah panggung eksistensi. Bersatunya mereka saja masih belum bisa mewujudkan misi kemerdekaan, apalagi saat ini terpecah belah karena kepentingan individual.

Biarkanlah mereka bertengkar dengan kelompoknya sendiri, karena pada dasarnya dari niat awal memang tidak ingin memajukan Papua, namun lebih kepada keegoisan kelompok untuk membuat tanah Papua terpecah belah.

__

Agus Kosek

(Pemerhati Masalah Papua)

Artikel Terkait

Leave a Comment