Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

Manokwari – Kasus penjualan senjata dari oknum prajurit TNI ke Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua semakin meningkat. Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memberi perintah tegas untuk menutup celah prajurit pengkhianat negara menjual senjata ke KKB Papua.

Seperti diketahui, kasus penyalahgunaan senjata api yang melibatkan masyarakat dan anggota TNI terjadi mulai Januari hingga Juli 2022 sebanyak 22 kasus. Pada 2023, juga ada 2 kasus penjualan senjata dari oknum TNI ke KKB Papua yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

Sedangkan untuk 2023 ada dua kasus di Kabupaten Jayawijaya sehingga saya tidak akan segan-segan akan menghukum tegas oknum prajurit yang ke dapatan memperjualbelikan senjata dan amunisi.

Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bakal memperketat pengawasan penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang digunakan oleh para prajurit TNI.

Tindakan tegas juga akan diberikan kepada prajurit TNI yang terlibat penjualan senjata api dan amunisi.

Untuk itu, pangdam meminta seluruh komandan satuan yang bertugas di Bumi Cenderawasih untuk memperketat pengawasan keluar masuk senjata api dan amunisi terhadap prajurit TNI.

“Ada 24 kasus penyalahgunaan senjata milik TNI melibatkan masyarakat dan anggota TNI. Hal yang harus dilakukan, pengawasan dan pengetatan terhadap keluar masuk senjata api serta amunisi harus tingkatkan. Sebenarnya dari Juli hingga Desember 2022 tidak ada kasus,” jelas angdam Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Rabu (17/5/2023).

Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat setempat jika mengetahui informasi penyalahgunaan senjata api dan amunisi oleh prajurit TNI. Dia meminta agar segera dilaporkan kepada aparat keamanan agar bisa dilakukan di ambil langkah-langkah pencegahan.

“Kasus penyalahgunaan senjata api akan berdampak besar kepada personel TNI-Polri yang bertugas di Papua,” katanya.

Sebelumnya, KASAD Jenderal Dudung Abdurrachman juga telah memerintahkan pengawasan super ketat kepada para prajurit yang akan berangkat operasi ke Papua.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Hamim Tohari mengakui peningkatan kasus penjualan senjata milik TNI memang terjadi. “KSAD menekankan kepada seluruh komando satuan yang akan berangkat tugas operasi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kepada prajuritnya agar tidak terulang lagi,” kata Hamim pada Jumat (12/5).

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga sudah memberi ancaman serius kepada oknum TNI pengkhianat negara yang terbukti menjual senjata kepada musuh.

Ancaman tersebut dilayangkan Panglima TNI mengingat semakin meningkatnya kasus oknum TNI menjual senjata kepada pihak lain.

Laksamana Yudo Margono menegaskan prajurit yang menjual senjata api ke musuh diancam hukuman mati dan dicap sebagai pengkhianat bangsa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Penjualan Senjata atau Amunisi kepada Musuh telah tegas mengatur hukuman bagi para pengkhianat negara.

Prajurit TNI yang menjual senjata api atau amunisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh, oleh karenanya dapat dikenakan pasal 64 ayat 1 KUHP PM sebagai pengkhianat militer dan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

Artikel Terkait

Leave a Comment