Upaya TNI-Polri Dalam Mempersempit Pergerakan KST Papua

by Redaksi

Penumpasan anggota Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di Papua terus dilakukan oleh aparat, karena tingkah mereka makin lama makin menggila. Setelah tega membakar sekolah dan membunuh guru, anggota KST tega membunuh warga sipil pendatang dan Kepala Desa. Kebiadaban mereka membuat para pentolan KST dijadikan DPO dan masyarakat berharap mereka segera tertangkap. Warga sipil juga bekerja sama agar KST cepat dibekuk.

Dukungan untuk melakukan penumpasan KST Papua pun terus berdatangan. Termasuk dari DPR yang menganggap aksi-aksi yang dilakukan KST sudah di luar batas kemanusiaan dan harus segera dilakukan pengejaran secara masif.

“TNI-Polri harus melakukan pengejaran, khususnya ke ex desertir. Penembakan ini terlihat memang Kabinda sudah di-marking. Yang punya pengetahuan dan skill ini paling tidak punya kemampuan menembak di atas rata-rata,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.

Menurut Bobby, dalam upaya penumpasan KST Papua, TNI-Polri selama ini sangat berhati-hati. Termasuk dalam upaya melakukan operasi keamanan dan ketertiban di Papua. Karena itu tidak heran hampir tidak ada isu HAM yang menerpa dua institusi tersebut belakangan ini.

Ia menilai, instruksi Presiden Joko Widodo kepada TNI- Polri untuk menindak tegas KST, bisa diartikan perintah untuk penambahan personel dan operasi keamanan. DPR pun mendukung penuh sikap presiden, termasuk jika dilakukan operasi penumpasan KKB.

Selain tindakan tegas terhadap KST di Papua, Bobby menilai perlu evaluasi patroli dan operasi pengejaran. Dengan demikian maka diyakini akan mempersempit ruang gerak KST.

Artikel Terkait

Leave a Comment