Presiden Soekarna pernah mencetuskan ide pemindahan ibu kota pada tanggal 17 JUli 1957 dan memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan pertimbangan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia serta wilayahnya yang luas. Namun ide tersebut tidak pernah terwujud. Pada tahun 1990-an masa Orde Baru ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul lagi yang disebabkan karena kemacetan dan banjir di Jakarta. Pemindahan IKN baru serius dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo dimana pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan IKN keluar pulau Jawa.

Pemindahan IKN ini hanya sekedar proyek biasa, ada beberapa hal yang mendorong pemindahan IKN ini. Pertama mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 dimana ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun 2045 diperkirakan PDB per kapita sebesar US$23.119 dan tahun 2038 diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Karena itu dibutuhkan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi dimulai di tahun 2020-2024.

           Kedua disebabkan karena kondisi jakarta yang sudah tidak cocok lagi sebagai IKN. Kondisi ini bida dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta seperti jumlah kepadatan penduduk yang tinggi 16.704 jiwa/km2 sedangakn kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km2 , kemudian kondisi kemacetan Jakarta yang hampir tidak tertolong, Jakarta menjadi kota termacet nomor 10 di dunia pada tahun 2019, permasalahan lingkungan dan geologijuga menjadi faktor pemindahan IKN. Banjir setiap tahun dan penurunan tanah yang menyebabkan sebagian wilayah di Jakarta berada dibawah permukaan laut.

         Faktor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk wilayah Indonesia Timur karena selama ini Jakarta dan sekitarnya terkenal sebagai pusat pemerintahan, politik, industri, perdagangan, invesatsi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Kondisi ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia dengan pemabagunan tersentralisasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta yang mengakibatkan potensi dearah tidak termanfaatkan secara optimal, kurang mendukung keadilan antar dearah, dan rentan terhadap persatuan bangsa.

IKN Nusantara diharapakan dapat menjawab tantangan yang ada dengan mewujudkan kota yang berkalas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Kalimantan yang dipilih sebagai IKN baru diharapkan menjadi pusat gravitasi perekonomian baru di Indonesia dan menciptakan ekonomi baru serta memaksimalkan potensi sumber daya dearah yang ada.

*)

Anas Munaji (Ketua FKMTHI 2021-2023 /

Mahasiswa Fak. Ushuluddin PTIQ Jakarta

Artikel Terkait

Leave a Comment