Manokwari – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyiapkan sejumlah personel untuk menangani percepatan pembangunan Papua yang tergabung dalam Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP. Tim ini ditugaskan menyerap aspirasi masyarakat Papua.

Para personel itu direkrut dengan latar belakang mewakili tiap provinsi di Tanah Papua. Mereka diterima Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Mereka adalah Pendeta Alberth Yoku perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy selaku perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen sebagai perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine mewakili Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan dari Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw dari Provinsi Papua Barat Daya.

Wapres meminta anggota BP3OKP tersebut untuk turun ke masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua.

Dalam arahannya, Wapres meminta anggota BP3OKP tersebut untuk turun ke masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi publik di daerah, khususnya dengan berbagai kelompok strategis di Papua. Semua pemangku kepentingan perlu diyakinkan bahwa pemerintah benar-benar ingin membangun Papua sejahtera dan maju.

”Tolong dengar aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka. Catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usulan, saran, kita catat dan dengarkan,” tutur Wapres.

Pada mulanya, BP3OKP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022. Badan itu dipimpin Wapres dan beranggotakan tiga menteri, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

Adapun untuk anggota BP3OKP perwakilan setiap provinsi di Papua itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 15/M tahun 2023. Dalam Keppres yang ditandatangani 5 April 2023 lalu oleh Presiden Joko Widodo itu menetapkan masa jabatan anggota BP3OKP selama lima tahun.

Terhadap para anggota BP3OKP, Wapres juga menginstruksikan agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab, kehadiran BP3OKP ini untuk mengawal arah baru pembangunan Papua ke depan. Diingatkan pula bahwa masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tinggal satu setengah tahun.

”Saat ini kita dihadapkan dengan batasan waktu pemerintahan hingga 20 Oktober 2024. Karena itu, saya meminta saudara-saudara untuk teliti dalam mengawal kegiatan/proyek percepatan pembangunan yang bersifat strategis, terobosan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua,” tambahnya.

Para perwakilan ini tak semua berdomisili di setiap provinsi yang diwakili. Irene, misalnya, adalah notaris di Kota Tangerang dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pietrus Waine yang merupakan pensiunan Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Purn) Polisi banyak beraktivitas di Jakarta dan Semarang.

Yoseph Yanowo Yolmen berlatar belakang bekerja di perusahaan minyak dan gas, seperti PT Freeport Indonesia dan British Petroleum. Hantor Matuan dan Otto Ihalauw berlatar belakang pegawai negeri sipil.

Artikel Terkait

Leave a Comment